Swasembada pangan VS Rawan Pangan

Secara definisi Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi. Subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Subsistem distribusi berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Sedangkan subsistem konsumsi berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman, kandungan gizi, kemananan dan kehalalannya.

Terbetik berita adanya kondisi rawan pangan di beberapa wilayah di Indonesia mengelitik banyak kalangan untuk mempertanyakan kualitas pernyataan pemerintah bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pangan.   Tentu saja kita tidak ingin berdebat tentang validitas data produksi  pangan yang dihasilkan di dalam negeri  karena pasti dilakukan dengan metodologi yang secara akademis dapat dipertanggungjawabkan.   Jika pernyataan swasembada pangan dapat dipertanggungjawabkan, jelas swasembada pangan tidak mampu mengatasi rawan pangan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

Bisa saja pemerintah berkilah dengan mengacu pada definisi ketahanan pangan  yang menyatakan bahwa swasembada pangan hanya salah satu subsistem  ketahanan pangan yaitu subsistem ketersediaan. Oleh sebab itu swasembada pangan tidak serta merta menyelesaikan masalah rawan pangan.  Bisa jadi,  karena pemerintah tidak memproklamirkan swasembada ketahanan pangan tetapi  swasembada pangan selain itu bukan swasembada beras.  Sementara, kejadian rawan pangan lebih disebabkan karena masyarakat terlalu memaksakan diri untuk makan nasi berbahan baku beras. Padahal makanan pokok bukan hanya nasi/beras.  Subsistem yang lain yaitu distribusi dan konsumsi  adalah tantangan utama yang harus diatasi agar ketahanan pangan dapat melekat secara utuh di Indonesia.

Apapun argumennya rawan pangan atau kenaikan ekstrim komoditas tertentu seperti beras dan cabe yang acapkali mengemuka adalah fakta yang  tidak bisa ditutupi. Dilihat dari hukum pasar  apabila suatu komoditas mengalami kenaikan harga maka ini merupakan indikasi adanya ketidak seimbangan antara supply  (penawaran/ketersediaan) dan demand (permintaan/konsumsi). Dalam kasus kenaikan harga berarti ketersediaan masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan permintaan/konsumsi. Apabila kenaikan harga terjadi di seluruh wilayah Indonesia secara merata maka permasalahannya bukan di subsistem distribusi tetapi memang ketersediaan pangan yang masih kurang atau dengan kata lain pernyaataan pemerintah  tentang swasembada pangan  menjadi runtuh oleh fakta yang ada.

Rawan pangan yang kerapkali terjadi malah sering di daerah pedesaan yang pastinya sebagian besar penduduknya adalah petani yang dianggap sebagai pahlawan sawasembada pangan. Lebih mengenaskan lagi  adalah adanya berita yang menyatakan lebih dari 50 persen penerima program beras untuk masyarakat miskin (RASKIN) adalah petani dan nelayan.

Jikalau pernyataan pemerintah tentang swasembada pangan atau beras benar,  mestinya tidak ada fakta atau istilah rawan pangan atau gizi buruk yang di sandang oleh siapapun apalagi petani.   Namun sayangnya fakta itu ada. Tentu saja Kondisi ini mendorong kita untuk  beranggapan telah terjadi  “rawan daya beli”.  Permasalahan memang menjadi lebih rumit karena  jika kondisi rawan pangan berimpit  pula  dengan rawan daya beli itu berarti  masyarakat petani kita telah terjebak pada situasi  kondisi alam yang tidak mendukung dan keadaan ekonomipun sangat memprihatinkan.   Dalam bahasa teori kemiskinan disebut sebagai kemiskinan sumberdaya  dan kemiskinan struktural.

Swasembada pangan pada dasarnya adalah  kemampuan diri sendiri dalam menghasilkan produksi pangan yang terpenuhi dari dalam negeri. Selain itu, beras tersebut dapat terdistribusi secara merata ke berbagai pelosok daerah dan harga nya pun terjangkau oleh masyarakat. Sehingga tidak ada lagi impor malah sebaliknya kita mengekspor kepada negara-negara yang kekurangan pangan.

Ironis sekali jika negeri yang dengan bangga disebut sebagi negeri agraris  masih terdengar ada warga masyarakat yang terkena suasana rawan pangan. Apalagi rawan pangan dan daya beli tersebut justru terjadi di daerah sentra produksi pangan.   Ke depan pemerintah dan kita semua harus jauh lebih serius lagi menagani pembangunan pertanian agar  istilah  “ tikus mati di lumbung padi” tidak terus- menerus melekat pada bangsa kita…

Perihal Krisdinar
Praktisi pendidikan dan pengguna alternatif curahan ekpresi dan informasi

Jangan lupa berkomentar, sebagai penyemangat

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: