Agropolitan dan Pembangunan Pertanian

potensiPotensi sektor pertanian di pedesaan sungguh sangat besar. Namun demikian pendekatan pembangunan kawasan pedesaan hingga saat ini belum menghasilkan kondisi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini ditunjukkan oleh semakin meningkatnya proses perpindahan masyarakat ke wilayah kota (urbanisasi) dan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

Menurut Data Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) laju urbanisasi di Indonesia adalah 37,50 persen dan meningkat menjadi 40,50 dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. Sedangkan proses alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian mencapai lebih dari 15 persen per tahun. Kesenjangan pertumbuhan ekonomi desa, peningkatan laju urbanisasi dan proses alih fungsi lahan tersebut merupakan salah satu indikasi telah terjadi proses pencucian modal ( (back wash capital) dari desa ke kota.

Upaya membangun dan mengembangkan sektor pertanian dalam realisasinya perlu strategi yang lebih spesifik dengan mempetimbangkan karakteristik potensi wilayah dan aspirasi masyarakat, sehingga arah pembangunan pertanian mengacu pada pertimbangan keunggulan komparatif (comparative advantage) dan keunggulan kompetitif (competitive advantage). Pengembangan kawasan agropolitan merupakan salah satu alternatif dalam mengembangan kawasan pedesaan yang mempunyai keterkaitan dengan kawasaan perkotaan.

Dalam mengembangkan kawasan agropolitan perlu berbagai strategi pada semua tingkatan, yaitu (1) strategi kebijakan (pemerintah) (2) strategi tingkat kelembagaan dan (3) strategi tingkat implementasi (masyarakat). Strategi pada tingkat kebijakan ditandai dengan dikeluarkannya

  • Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan penuh untuk menentukan arah pembangunan daerahnya,
  • b. Undang-undang No. 23 tahun 1983 tentang Budidaya Tanaman yang memberikan kebebasan pada petani untuk menentukan komoditas yang ditanam sepanjang komoditas tersebut menguntungkan,
  • c. Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang propenas menyusul Undang-undang No. 7 1996 tentang pangan yang menyebutkan perlunya dibangun ketahannan pangan yang meliputi ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerawanan pangan jika dikaitkan dengan peningkatan laju pertumbuhan penduduk (LPP).
  • d. UU No 24 tahun 1992 tentang penataan Ruang yang antara lain menyebutkan bahwa penataan ruang berdasarkan fungsi kawasan dan aspek kegiatan yang meliputi kawasan pedesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu.

Namun demikian kebijakan-kebijakan ekonomi makro baik moneter maupun fiskal masih dirasakan belum cukup mendukung pada pengembangan produk pertanian Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya bunga kredit sektor pertanian dan semakin banyaknya produk pertanian impor yang mempunyai daya saing lebih tinggi dibandingkan produk pertanian lokal.

Strategi pada tingkat kelembagaan masih perlu penataan tidak hanya di tingkat kelembagaan pemerintah daerah dan pusat sebagai fasilitator tetapi juga kelembagaan (stakeholder) bidang keuangan, jasa dan perdagangan yang menunjang pengembangan kawasan agropolitan. Penataan tersebut berupa pedoman umum yang menjadi acuan seluruh kelembagaan yang mempunyai kepentingan pada pengembangan agropolitan.

agropolitan-centre2Pada tingkat implementasi masih perlu strategi pengembangan yang memungkinkan pertanian segera terwujud berdasarkan konsep pengembangan kawasan agropilitan. Permasalahan di tingkat implementasi ditandai oleh masalah internal petani seperti produktivitas, skala usaha, keberdayaan, aksesibilitas modal, teknologi dan pasar yang masih rendah. Masalah eksternal ditandai dengan masih terbatasnya infrastruktur berupa sarana dan prasarana listrik, irigasi, transportasi, jaringan telekomunikasi, informasi dan kelembagaan agribisnis seperti lembaga penyedia sarana produksi, pasar, pengolahan, industri pertanian dan pemasaran serta kelembagaan penunjang baik jasa maupun ekonomi seperti lembaga konsultasi agribisnis, lembaga keuangan bank/non bank. Keterbatasan ini mengakibatkan proses produksi, pengolahan dan pemasaran produk pertanian menjadi tidak efesien. Oleh sebab itu produk pertanian yang dihasilkan petani Indonesia tidak mempunyai daya saing tinggi (kompetitif) yang pada gilirannya menghambat proses peningkatan kesejahteraan petani.

Perihal Krisdinar
Praktisi pendidikan dan pengguna alternatif curahan ekpresi dan informasi

3 Responses to Agropolitan dan Pembangunan Pertanian

  1. iyehsolichin mengatakan:

    Pembangunan di Indonesia tidak pro petani. KAPITALIS telah menggusur lahan pertanian dan memarjinalkan petani kita. Selamatkan kaum tani kita dari gerusan dan rakusnya KAPITALIS

    Reply :
    Prihatin memang, petani kita belum berdaulat di negara yang katanya agraris.

  2. Krisdinar mengatakan:

    Terimakasih koreksinya

  3. N. Popong Hunaenah mengatakan:

    Tanpa mengurangi rasa hormat, Maap pak, pada Judul Agropolitan Pembangunan Pertanian, mengenai strategi kebijakan bapak mencantumkan UU No. 23/1983. Bukankah UU No.12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman?

    Nuhun,

    Wassalam.

Jangan lupa berkomentar, sebagai penyemangat

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: